Manado, KOMENTAR
Ini patut disesalkan. Kebijakan soal larangan khususnya bagi mobil dinas (mobnas) pemerintah untuk mengguna-kan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, nampaknya tak berlaku di lingkup Pemprop Sulut. Terbukti, saat ini masih banyak mobnas yang digunakan pejabat, masuk ke SPBU mengisi bensin dan bukan petramax.
Wakil Gubernur (Wagub), Dr Djouhari Kansil MPd ketika konfirmasi hal ini, langsung angkat bicara.
“Seharusnya tidak boleh gunakan bensin, karena itu bukan hak pejabat untuk mendapatkan BBM bersubsi-di,” tandasnya geram.
Bahkan Wagub meminta untuk melaporkan jika ada mobnas yang digunakan pe-jabat Pemprop Sulut masuk ke SPBU kemudian mengisi bensin. “Laporkan kepada saya jika ada mobnas Pem-prop mengisi bensin di SPBU. Dan kalau bisa mobnas ter-sebut di foto,” ujarnya.
Sementara itu, kebijakan Pemerintah Pusat soal pem-batasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bakal diberlakukan pada bulan April 2012, mendapat tangga-pan dari Pemprop Sulut.
Melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir Ferry B Tamon MSi menyatakan bahwa, pada prinsipnya Pemprop Sulut akan mengikuti apa yang sudah menjadi keputu-san tersebut.
“Kalau sudah diputuskan maka mau tidak mau kami akan mengikutinya. Tapi saat ini kan masih dalam pem-bahasan internal Kemen-terian ESDM dan DPR RI, jadi kita tunggu saja,” tukasnya.
Namun Tamon sendiri belum bisa menanggapi lebih jauh soal hal tersebut. Pa-salnya, soal kebijakan pem-batasan BBM bersubsidi baru diketahuinya melalui media cetak. “Sesuai yang saya baca di koran, pemba-tasan BBM bersubsidi akan diberlakukan di pulau Jawa dan Bali. Jadi mohon maaf saya belum bisa memberi tanggapan lebih jauh,” sem-bur mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulut ini.
Namun demikian, Tamon berharap, penghematan energi sangat penting. Karena ternyata kegunaan gas lebih hemat ketimbang mengguna-kan bahan bakar minyak yang satu saat akan habis.(sob)