Amurang, KOMENTAR
Program pemerintah mengkonversikan penggunaan minyak tanah ke gas (LPG) tidak berlangsung mulus. Penggunaan LPG yang digadang lebih hemat dibanding minyak tanah ternyata tidak terbukti. Dikarenakan ti-dak ada standar harga baku atau Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dipasaran terjadi fluktuasi.

Saat ini per tabung isi 3 kg dijual dari Rp 20 ribu sampai 25 ribu dari sebelumnya ha-nya Rp 18 ribu. Itupun volume isinya diragukan, karena ba-nyak didapati sudah berku-rang dari seharusnya. “Torang pernah timbang, berat tabung kosong 5 kg jadi kalau deng isi total 8 kg. Mar sekarang se-telah torang timbang sudah di bawah, bahkan ada yang ha-nya 7kg. lantaran itu kalau sebelumnya torang pakai normal bisa bertahan 1 minggu lebih, sekarang belum 1 ming-gu sudah habis. Harga le sudah nae jadi Rp 20 ribu sampe Rp 25 ribu,” jerit Ribka warga Pondang.
Sebenarnya menurut Ribka bersama beberapa ibu-ibu lain yang ikut antro MT, warga sudah mulai menggunakan LPG. Karena sebelumnya se-telah dihitung masih lebih murah dan hemat dibanding-kan MT. Namun lantaran be-lum ada patokan harga, har-ganya juga ikut-ikut naik se-telah warga banyak yang mencari. “Sebenarnya apa yang pemerintah pe mau, se-mua yang torang rasa cuma beking siksa pa torang,” lanjut Ribka yang ditimpali oleh warga lain.
Karena itu tidak heran warga masih tetap ikut mengantri MT meski harus berpanas-pa-nas dan harga yang juga telah dinaikkan melebih HET. Anehnya lagi kenaikan ini juga difasilitasi oleh peme-rintah setempat dalam hal ini oleh lurah seperti penuturan beberapa pangkalan. Aki-batnya warga merasa diper-mainkan dengan program-program yang ternyata malah membebani.
“Torang so nintau mo beking apa, gas atau mintak tanah nda ada benda. Harga yang dinaikkan tanpa ada kontrol dari pemerintah. Sehingga pedagang dapat menetapkan harga sesuai keinginan bukan atas dasar penetapan dari pe-merintah. Jangan hanya membuat program namun malah tidak dapat mengen-dalikan pada tingkat opera-sional,” tutur tokoh muda Minsel Henly Tuerah.(vtr)