Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Soal Rolling, Bupati Jangan Umbar Janji
Lolak, KOMENTAR
Nampaknya elemen masya-rakat di Kabupaten Bolaang Mongondow mulai merasa kecewa dengan pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Hi Salihi B Mokodongan, soal rolling bagi para kepala Sa-tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, hingga sam-pai saat ini, belum juga di-realisasikan.
Seperti yang diutarakan Abdi Firmansyah Sutomo, Ketua Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Dharma Kotamobagu, Organisasi Himpunan Ma-hasiswa Islam (HMI) Cabang Bolmong Raya. “Rolling be-lum terealisasi, jelas hanya akan membuat para kepala dinas tidak betah dan tak bergairah lagi dalam
melaksanakan kerja di ma-sing-masing SKPD. Kondisi ini, pasti akan berdampak buruk pada pelayanan ter-hadap masyarakat,” ungkap Abdi kepada harian ini, Ju-mat (03/02) kemarin.
Kalau belum melakukan rolling, sebaiknya Bupati Bolmong jangan selalu mengumbar janji. “Saya rasa ini hanya pengalihan isu terhadap kasus TPAPD yang sampai saat ini tak ada kejelasan,” terang Abdi yang dikenal sangat kritis di kam-pusnya.
Zulfirawit Manggopa, akti-vis mahasiswa Fakultas Per-tanian Universitas Dumoga Kotamobau juga meminta bupati untuk segera melak-sanakan rolling. “Pokoknya bupati harus konsisten,” te-gasnya.
Sebelumnya, Bupati Bol-mong Hi Salihi B Mokodo-nga telah menegaskan, tetap akan melakukan rolling ja-batan pada pekan ini. (ktr-2)



Pekan Depan Dikonsultasikan ke Pemprop
Lolak, KOMENTAR
Jika tak ada aral melintang, Senin (06/02) pekan depan, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bo-laang Mongondow, Drs Farid Asimin MAP bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Hi Mitran Tuna, akan melakukan konsultasi di Pe-merintah Propinsi Sulut, terkait hasil pembahasan struktur baru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Masih dalam pembahasan, kalau tidak ada kendala awal pekan depan kita konsultasikan ke Pemprop Sulut kemudian digelar rolling,” ujar Asimin.
Ditanya soal presentasi st-ruktur, apakah secara ke-seluruhan atau hanya seba-gian, Asimin enggan men-jawabnya.
“Pokoknya tunggu saja,” jawabnya singkat. (ktr-2)



Bupati Datunsolang Lantik Pejabat Eselon II
Boroko, KOMENTAR
Bupati Bolmut Drs Ham-dan Datunsolang MM, Ju-mat (03/02) kemarin secara resmi melantik 15 pejabat eselon II di lingkup Pemkab Bolmut. Pelantikan yang digelar di aula pemkab diha-diri Ketua DPRD Bolmut Ka-rel Bangko SH, Wakil Bupati Drs Depri Pontoh, Wakil Ke-tua DPRD MI Cristofel Bu-hang Ssos, serta para pimpi-nan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelantikan ini berdasarkan SK Bupati Bolmut Nomor 821.24/BKD/BMU/026/III/2012 tanggal 02 Februari 2012.
Tercatat ada beberapa peja-bat yang dipromosikan pada jabatan-jabatan eselon, serta ada pula pejabat yang hanya sifatnya di-roling untuk men-duduki jabatan yang baru. Seperti Aang Wardiman Ak, yang sebelumnya PNS yang dipekerjakan di BPKP Kabu-paten Gorontalo Utara, di-lantik menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).
Begitu juga, Dra Fatsoen Bata yang sebelumnya men-duduki Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), dilantik kembali menjadi Kadis Dik-pora. Untuk pejabat eselon II yang lain hanya di-rolling untuk mendudukin jabatan baru antara lain seperti Sitti Sabrina Buhang SPd Mkes, yang sebelumya menjabat
Kepala Badan Kependudu-kan dan Catatan Sipil, kem-bali dilantik menjadi Kadis Kesehatan Bolmut meng-gantikan dr Zainuddin Be-rahim Mkes yang kini sedang menjalani proses hukum. Hamka SH MAP, dilantik menjadi Ispektur Daerah, dan Drs Abd Karim Lalisu dilantik sebagai Kepala Ba-dan Kependudukan, KB Daerah dan Kependudukan, Drs Erikson Tegila Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dodik Heru Asmono SPt dilantik kembali sebagai Kepala Ba-dan Ketahanan Pangan.
Menariknya, dua staf di se-kretariat daerah yakni Ir Saeroji yang sebelumnya staf khusus bupati dan Drs Ka-rim Lauma staf ahli bidang politik dan hukum, kembali diangkat untuk menjadi Kadis Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan, serta Kepala Badan Kepen-dudukan, KB Daerah dan Kependudukan. Pada for-masi lain, lima pejabat di-lantik menjadi staf ahli bu-pati serta satu pejabat ma-suk kotak menjadi staf khu-sus bupati Bolmut.
Bupati mengatakan pe-nempatan pejabat kali ini, mempunyai warna tersen-diri. Di mana Pemkab beru-saha mendekati untuk me-nempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.
Menurutnya, dalam stru-ktur pejabat kali ini, sengaja menempatkan orang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di-mana mereka sangat kaya dengan pengetahuan akun-tansi dan dalam rangka mencapai kinerja pengelo-laan keuangan yang akun-tabel dan transparan.
“Ini dilakukan demi untuk mencapai target, insya Allah pada tahun 2012 ini, kita memperoleh opini Wajar Dengan Pengecua-lian (WDP), atau kita ber-usaha meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata bupati.(ktr-1)



Pejabat galang dana pembangunan masjid Agung
Oku: Masjid Simbol Persatuan
Pinolosian, KOMENTAR
Bupati Bolmong Selatan Hi Herson Mayulu SIP kembali memberikan bantuan dan motivasi kepada masyarakat yang berniat untuk mem-bangun masjid di desanya. Herson menilai, masjid me-rupakan simbol persatuan bagi masyarakat.
“Realisasi cepat atau lam-batnya pembangunan mas-jid ini, mencerminkan per-
satuan masyarakat. Kalau pembangunnya lambat, me-nandakan masyarakatnya ti-dak bersatu. Masjid selain se-bagai sarana ibadah, juga me-rupakan simbol persatuan,” kata Bupati Herson usai pele-takan batu pertama pemba-ngunan Masjid Agung di Desa Tolotouyon, Kecamatan Pinolo-sian induk, Jumat (03/02) ke-marin.
Setelah itu, guna memotivasi realisasi pembangunan masjid yang dianggarkan sekitar Rp 900 juta lebih itu, Bupati Her-son mengawalinya dengan memberikan bantuan Rp 10 juta. Tak sampai di situ, para pejabat eselon II dan III yang hadir, turut menggalang dana untuk percepatan realisasi pembangunan masjid yang diproyeksikan paling megah di desa itu.
“Seluruhnya sudah terkum-pul Rp 22,6 juta, dari kalangan pimpinan SKPD dan bagian. Kalau saya pribadi, menyum-bang Rp 5 juta,” kata Sekreta-ris Daerah Drs Hi Gunawan Lombu MM saat memimpin pe-nggalangan dana pembangunan masjid. Uang tunai tersebut di-serahkan langsung kepada pa-nitia pembangunan masjid. (fai)


Landjar Gandeng TNI-Polri Latih Kedisiplinan PNS
Tutuyan, KOMENTAR
Bukan bupati Boltim kalau tidak penuh dengan manu-ver-manuver heboh nan fenomenal. Ya, kali ini Sehan Salim Landjar kembali mem-buat langkah yang mungkin belum pernah dilakukan oleh top eksekutif lain. Yakni dengan berencana menggan-deng TNI dan Polri untuk melatih kedisiplinan PNS di Pemkab Boltim.
Langkah ini juga merupa-kan bentuk dukungan ter-hadap tahun peningkatan disiplin PNS yang telah ber-ulang kali dikumandangkan oleh Gubernur Sulut. “Selain mendapat pelatihan kedisi-plinan , kami juga berharap PNS Boltim memperoleh pe-latihan mental dari TNI dan Polri,” kata Landjar baru-baru ini.
Pelatihan disiplin ini nan-tinya akan dilakukan dua kali dalam sebulan, dan ber-gilir di setiap SKPD. Yang tentunya dimulai dengan latihan dasar yakni baris berbaris.”Dengan terus men-dapatkan pelatihan kedisi-plinan dari TNI dan Polri, output yang diharapkan di antaranya peningkatan kedi-siplinan waktu kerja,
yang bukan hanya datang dan pulang kantor tepat waktu, tetapi juga harus mampu peningkatan etos dan kualitas kerja. Yang tak kalah penting, dengan peng-godokan mental, para PNS akan terhindar dari praktik-praktik yang bisa merugikan bangsa dan Negara,” papar Landjar lagi.
Diketahui, sejumlah peme-rintah daerah di Sulut ban-yak menggunakan mesin absen sidik jari dalam upaya peningkatan kedisiplinan PNS di tahun 2012. Namun cara seperti ini dinilai masih memiliki banyak kelemahan, jika tidak dibarengi dengan pelatihan mental.(bay)



Soal dugaan ‘jual beli’ jabatan
Assagaf: Saya Tetap Bersabar
Tutuyan, KOMENTAR
Rolling puluhan pejabat eselon III di lingkup Pemkab Boltim Selasa lalu, melahirkan isu tak sedap. Konon rolling ini tercoreng oleh adanya dugaan ‘jual beli’ jabatan. Dan yang paling bertanggung jawab adalah Sekkab Ir Hi Muh Assagaf, yang juga selaku Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat).
Itu terus menyebar hingga menjadi konsumsi publik dan hangat diperbincangkan masyarakat selang beberapa hari terakhir. Alhasil, Assa-gaf pun akhirnya angkat bicara. “Saya tetap bersabar menghadapi isu tersebut, karena saya berkeyakinan tidak pernah melanggar sumpah jabatan. Apalagi sampai melakukan praktik tak terpuji seperti jual beli jabatan,” terang Assagaf, saat dihubungi, Kamis (03/02) semalam.
Ia pun menjelaskan ten-tang proses yang dilakukan oleh Baperjakat mulai dari mengevaluasi nama-nama calon pejabat yang dinilai layak sampai pada pelan-tikan. “Setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian untuk nama-nama calon pejabat eselon II, Baperjakat harus meminta rekomendasi dari Gubernur Sulut. Kalau sudah mendapat persetu-juan, baru Bupati melaku-kan pelantikan.
Di sini bisa dipahami tu-gas dan fungsi Baperjakat, bahwa bukan kami yang menentukan siapa yang jadi pimpinan SKPD,” te-gasnya lagi.
Karena begitu yakin bahwa dirinya tidak pernah mela-kukan hal-hal seperti yang diisukan, Assagaf pun me-negaskan dirinya siap me-lepas dengan ikhlas jabatan bila memang ada pihak yang bisa membuktikannya.(bay)


Anggaran BOS Naik, Sekolah
Dilarang Memungut ke Siswa
Kotamobagu, KOMENTAR
Sebanyak 86 sekolah di Kota Kotamobagu telah menerima kucuran anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mereka menerima dana ter-sebut sejak pertengahan Ja-nuari lalu dan langsung ke rekening para kepala sekolah.
Untuk tahun ini, total dana yang diterima seluruh sekolah dimaksud mencapai Rp 11,6 miliar. Angka ini meningkat se-kitar 40 persen dari peneri-maan tahun 2011 lalu yang hanya berbanderol Rp 8 miliar lebih.
Kenaikan ini tentu patut disyukuri, terutama oleh sekolah-sekolah penerima. Di sisi lain, dengan pe-ningkatan penerimaan ang-garan BOS ini maka ke-86 sekola penerima, diingatkan untuk tidak lagi membebani setiap siswanya dengan be-ragam pungutan. “Kenaikan 40 persen ini cukup besar. Jadi sekolah-sekolah peneri-ma tidak boleh lagi membe-bani siswanya dengan tun-tutan atau pungutan ma-cam-macam,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Kota-mobagu, Hi Agus Suprijanta SE kepada Komentar, ke-marin.
Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, larangan pungutan kepada siswa oleh setiap sekolah pe-nerima BOS, bukan keingi-nan dirinya pribadi atau Dekot (Dewan Kota) secara kelembagaan. Tetapi lara-ngan adanya pungutan ter-sebut, tercantum dalam Per-mendikbud (Peraturan Men-teri Pendidikan dan Kebuda-yaan) No 51 Tahun 2011 ten-tang Petunjuk Teknis (Juk-nis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012.
Bagaimana jika ada seko-lah penerima BOS yang tetap nekat memberlakukan pu-ngutan kepada siswanya? “Jika ada seperti itu, maka Komisi III Dekot siap me-nerima pengaduan tersebut. Kemudian akan kami pang-gil pihak sekolah dimaksud bersama Dinas Diknaspora un-tuk dimintai pertanggungja-waban mereka,” tandasnya.
Sekadar diketahui, pada 2012 ini sebanyak 86 sekolah ketiban rezeki menerima dana BOS yang nilai totalnya men-capai Rp 11,6 miliar. Ke-86 sekolah ini terdiri atas SD ne-geri sebanyak 62 sekolah, SD swasta (7 sekolah), SMP negeri (13), dan SMP swasta (4).(cop)


Satpol PP Bersihkan Baliho Kadaluarsa
Ratusan spanduk dan ba-liho kadaluarsa menghiasi se-jumlah kawasan di Kotamo-bagu. Ini, tentu sangat meng-ganggu keindahan wajah kota. Karena itu, aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Kotamobagu, terpaksa melakukan pembersihan de-ngan mencopot spanduk-span-duk dan baliho kadaluarsa itu.
Pembersihan ini dilakukan Jumat (03/02) pagi hingga siang kemarin. Belasan ang-gota Satpol-PP diterjunkan. Mereka mencopot spanduk dan baliho yang telah habis izinnya ataupun tak mengan-tongi izin sama sekali.
Kepala Satpol-PP Kotamoba-gu, Herman Josep Aray SIP, penertiban spanduk dan baliho itu dilakukan demi memper-cantik kembali wajah kota. “Kami terpaksa harus membersihkan spanduk-spanduk dan baliho itu, karena telah mencemari atau merusak wajah kota. Apa-lagi ternyata sebagian besar izinnya sudah kadaluarsa, ser-ta ada yang sama sekali tidak mengantongi izin,” katanya.(cop)